Whistle Blowing System

Pelaporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja

Jumlah Pengaduan

13


WHAT

Apa Perbuatan Berindikasi Pelanggaran Yang Diketahui

WHO

Siapa Yang Bertanggung Jawab / Terlibat dan Terkait Dalam Perbuatan Tersebut

WHERE

Dimana Perbuatan / Kejadian Tersebut Dilakukan

WHEN

Kapan Waktu Perbuatan Tersebut Dilakukan

HOW

Bagaimana Perbuatan Tersebut Dilakukan ( Modus, Cara, dan Sebagainya )

EVIDENCE

Dilengkapi Dengan Bukti Permulaan (Data, Dokumen, Gambar dan Rekaman) yang Mendukung

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tetang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Permen PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  10. Perbup Purbalingga Nomor 30 Tahun 2019 tetang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistle Blowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Purbalingga;
  11. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
  12. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  13. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  19. Intruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  20. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Saluran Pengaduan

pengaduan 1 pengaduan 1